buatlah syair tentang interaksi masyarakat yg menunujang tinggi kebhinekaan..

Dalam kehidupan sosial, wujud kekuasaan seringkali terpatri dalam gagasan politik formal, seperti negara dan kekerasan diidentikan dengan aktivitas fisik yang merugikan. Perwujudan relasi kekuasaan dan kekerasan dilihat sebagai peristiwa yang melibatkan entitas-entitas fisikal, seperti tubuh para aktor, sarana-prasarana fisik, institusi dan lainnya. Kekuasaan dan kekerasan masih diandaikan sebagai suatu interaksi yang terjadi dalam sebuah ruang konkrit dengan sumberdaya yang konkrit pula. Realitas negara (Indonesia), yang saat ini dilanda masalah KKN, pluralitas, integrasi nasional dan dis-integrasi yang sedang mengemuka, menunjukan suatu kenyataan bahwa nasionalisme kita sedang mengalami resistensi dari bahwa.

Kenyataa kebhinekaan, seolah-olah tersegmentasi secara horizontal, lalu berubah menjadi kesadaran sejarah,  sistem nilai budaya, pengelompokan sosial dan kepentingan kelompok yang saling berbeda, maka masalahnya menjadi lain, bukan hanya sekedar kenyataan, melainkan telah menjadi potensi konflik. Tidak mudah mengatasi konflik horizontal, karena pada dasarnya kesukuan, keagamaan dan kedaerahan merupakan faktor yang bersifat tetap dan kefaktaan yang membatasi.[1] Karena itu, dalam pandangan Soedjatmoko, tentang konsep otonomi dan kebebasan, dia menyatakan bahwa kebudayaan sebagai otonomi beraspek statis, bertahan terhadap perubahan; sedangkan kebudayaan sebagai kebebasan beraspek dinamis, mendorong perubahan.[2]

Kontradiksi internal tersebut bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas (authority), secara tidak merata,[3] suatu hal yang senantiasa mengakibatkan dua macam kategori sosial dalam setiap masyarakat, yakni mereka yang memiliki otoritas dan merekan yang tidak memiliki otoritas.  Hal inilah yang sering menjadi alasan untuk membenarkan  tindakan represif, ketidakadilan dan diskriminatif, dan negara adalah mungkin yang paling bertanggungjawab terhadap model kekerasan yang ditimbulkan akibat otioritas yang tidak merata itu.

Perdebatan tentang kekuasaan negara[4], sebenarnya sudah dimulai dalam pertentangan di masa persiapan naskah UUD 1945, oleh Sukarno dan Hatta. Setidaknya hal ini terbukti dalam pidato[5] Bung Karno yang tidak setuju terahadap pendasaran hak-hak asasi, seperti hak-hak manusia, hak-hak warga negara, masuk dalam Undang-Undang Dasar. Alasan mendasar Bung Karno adalah bahwa hak-hak tersebut tumbuh dalam alam inividualisme di Barat. Bung Karno berbicara tentang ‘racun liberalisme, dan ‘penyakit indvidualisme’, menentang hak-hak liberal, khsusnya kebebasan untuk berserikat. Ia menganggap hak yang tdak terbatas untuk berserikat sebagai suatu ancaman bagi perkembangan Indonesia – dan hal ini memang akhirnya terbukti disaat berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi liberal di era 1945-1959. [6] Sementara, dalam pidatonya[7], Bung Hatta menegaskan bahwa dirinya menentang pula paham individualisme, dan sepakat mendirikan negara Indonesia di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tapi, ia khawatir jika tidak ada hak untuk mengeluarkan suara, misalnya akan terjadi negara kekuasaan.

Kekhawatian Bung Hatta ini memang tidak berlebihan, sebab ketika membahas UUD 1945, ada batasa tipis antara negara kekuasaan dan “demokrasi yang sentralistis” gagasan Bung Karno yang hendak dibangun dalam negara baru ini. Bung Hatta melihat bahwa jiwa yang terkandung dalam UUD 1945 menyiratkan adanya kekuasaan yang kuat dari presiden. Presiden memegang kekuasaan penting dalam UUD 1945, yaitu, Presiden memunyai kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan Kepala Negara, termasuk pula dalam beberapa hal kekuasaan yudikatif. Disamping itu, UUD 1945 tidak mengenal paham pemisahan kekuasaan (separation of power) atau tidak mengenal trias politica tetapi menganut pembagian kekuasaan (distribution of power). Kuatnya kedudukan presiden inilah yang dilihatnya sebagai indikasi dapat melahirkan negara kekuasaan.[8]