Berbagai peristiwa politik di Indonesia seringkali menimbulkan potensi konflik kelembagaan contohnya ketika terjadi peristiwa korupsi yang melibatkan lembaga-le
Pertanyaan
Salam,
1 Jawaban
-
1. Jawaban DenmazEvan
Kategori soal: PKn - Demokrasi
Kelas: XI
Pembahasan:Sebelum amandemen UUD 1945, secara substantive UUD 1945 sangat banyak mengandung kelemahan antara lain di dalamnya lembaga negara dimuat keberadaan dalam suatu pembagian kekuasaan tanpa ada pemisahan kekuasaan antara lain
- kekuasaan membuat aturan/undang-undang (legislatif),
- kekuasaan melaksanakan aturan/undang-undang (eksekutif/administratif)
- kekuasaan peradilan (yudikatif).
Menurut Montesquieu, dalam suatu negara harus ada Separation Of Power atau lebih dikenal dengan pemisahan kekuasaan antara satu dengan kekuasaan yang lain. Akan tetapi sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai sehingga UUD 1945 disebut executive heavy yang menguntungkan siapapun yang menduduki jabatan presiden. Hal tersebut memunculkan rezim orde lama dan orde baru yang otoritarian.
Berbagai peristiwa politik di Indonesia yang seringkali menimbulkan potensi konflik kelembagaan disebabkan karena tidak adanya pemisahan kekuasaan yang adil dan merata. Terkait hal tersebut, checks and balances yang harus dilakukan antar lembaga politik sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem politik Indonesia, antara lain
- Amandemen UUD 1945 (sekarang sudah diamandemen 4 kali)
- Pembagian Kekuasaan yang merada dan adil
- Setiap lembaga fokus menjalani tugasnya masing-masing